Hasil pelaksanaan program peningkatan kapasitas pendidikan dasar (Basic Education Capacity Trust Fund / BEC-TF) dilaporkan di hadapan tim pengarah. Program peningkatan pendidikan tersebut didanai oleh Pemerintah Belanda dan negara-negara Uni Eropa (UE) yang dikelola Bank Dunia. Kabupaten Purworejo merupakan satu dari 50 kabupaten/kota se Indonesia yang mendapat alokasi program. Penanggungjawab program (Distric Program Implementation Unit/ DPIU) Dra Kusmartiyah, di ruang Bagelen beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa sebelumnya donatur terlebih dahulu meminta data di tingkat kabupaten/ kota. Penjaringannya dengan mekanisme sarang laba-laba, yang terdiri 5 indikator. Yaitu indikator tranparansi dan akuntabilitas, standar pelayanan pendidikan, sistem pengelolaan keuangan, sistem informasi menejemen, dan indikator pengendalian sumberdaya yang efisien. Dari kelima indikator tersebut tiga indikator menempati ranking yang rendah dari 50 daerah sebagai pilot proyek. Yaitu transparansi dan akuntabilitas (24), Sistem informasi mejeman (22), pengendalian sumberdaya yang efisien (14). Sementara dua indikator lainnya menempati ranking tinggi, yaitu sistem pengelolaan keuangan (4), dan standar pelayanan pendidikan (7).
“Sebenarnya Purworejo melakukan upaya peningkatan di semua indikator, namun hanya yang menyangkut bidang pendidikan saja. Misalnya tranparansi, kepala sekolah bersama komite dilatih untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Demikian juga indikator lain. Bagi indikator yang rankingnya rendah, bukan berarti di Purworejo pengelolaannya jelek, namun ada faktor lain seperti belum adanya regulasi. Misalnya tentang tranparansi dan partisipasi rankingya rendah, kalah dengan salah satu kabupaten tetangga. Sebenarnya pengelolaan di Purworejo lebih bagus, namun karena belum ada perdanya,” sambung Widhi, staf bagian perencanan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Bambang Ariyawan MM, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa, donatur inginnya memeperoleh hasil dari awalnya yang kurang jelas menjadi jelas, dari yang kurang akuntabel menjadi akuntabel dan seterusnya. Untuk tahun ketiga atau terakhir, kegiatan akan dititik beratkan pada indikator yang rankingnya masih rendah, kendati tidak mengenyampingkan indikator yang rankingnya sudah tinggi. Lebih-lebih dengan target bupati tahun 2014 Purworejo menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTC), salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan aset daerah.
sumber : http://www.purworejokab.go.id
“Sebenarnya Purworejo melakukan upaya peningkatan di semua indikator, namun hanya yang menyangkut bidang pendidikan saja. Misalnya tranparansi, kepala sekolah bersama komite dilatih untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Demikian juga indikator lain. Bagi indikator yang rankingnya rendah, bukan berarti di Purworejo pengelolaannya jelek, namun ada faktor lain seperti belum adanya regulasi. Misalnya tentang tranparansi dan partisipasi rankingya rendah, kalah dengan salah satu kabupaten tetangga. Sebenarnya pengelolaan di Purworejo lebih bagus, namun karena belum ada perdanya,” sambung Widhi, staf bagian perencanan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Bambang Ariyawan MM, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa, donatur inginnya memeperoleh hasil dari awalnya yang kurang jelas menjadi jelas, dari yang kurang akuntabel menjadi akuntabel dan seterusnya. Untuk tahun ketiga atau terakhir, kegiatan akan dititik beratkan pada indikator yang rankingnya masih rendah, kendati tidak mengenyampingkan indikator yang rankingnya sudah tinggi. Lebih-lebih dengan target bupati tahun 2014 Purworejo menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTC), salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan aset daerah.
sumber : http://www.purworejokab.go.id
0 comments:
Post a Comment