Pande Besi Suren Study Banding Ke Klaten

Untuk mempelajari teknik-teknik pande besi serta pengelolaan kelompok pande besi, 29 perajin pande besi dari Desa Suren, melakukan study banding ke Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, pekan lalu. Mereka didampingi sejumlah perangkat desa Suren dan dari Diperindagkop Kabupaten Purworejo.

Kepala Bidang Perindustrian Pertambangan dan Energi Diperindagkop Ir Subagiyo  Msi mengungkapkan, dipilihnya Klaten dipilih sebagai tujuan study banding karena pandai besi merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Klaten. Selain itu, di Desa Bonyokan,  kelompok Pande Besi sudah berkembang. Mereka sudah membentuk koperasi yang dinamakan Koperasi Delapanbelas (Derap laju pande besi dan las).
“Kita berharap agar kedua kelompok ini bisa berlanjut kerjasamanya, bisa dalam hal bahan baku, pemasaran ataupun kelembagaannya,”katanya.

Perajin Pande Besi Desa Suren yang dipimpin oleh Rambat ,diterima oleh Koperasi Delapanbelas yang diwakili Supriyanto selaku ketua 2. Terjadi diskusi dan saling tukar pendapat diantara dua kelompok ini. Selain itu, para perajin juga diperlihatkan proses pande besi di Desa Bonyokan tersebut. Antusiasme yang tinggi terlihat dari rombongan, mereka tidak segan-segan menanyakan proses-proses yang dilakukan.

Read More

2014 Guru yang Belum Sarjana, Akan Dialih Tugaskan

Paling lambat 2014, guru di jajaran Kementrian Agama harus sudah berpendidikan strata 1 (S-1). Setelah itu, bagi guru yang belum S-1, akan dialih tugaskan sebagai tenaga administrasi, baik sebagai tata usaha (TU) di madarasah, maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Propinsi Jawa Tengah, Drs H Suroso MPdI, pada acara pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo, Rabu (18/1), di pendopo rumah dinas bupati. Acara di ikuti 667 orang pegawai di jajaran Kantor Kemenag. Hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut, Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, yang sat ini masih tercatat sebagai PNS di kantor Kemenag.

Menyinggung anggaran operasional KUA, menurutnya telah dinaikkan, kendati tidak disebutkan nominalnya secara pasti. Ia minta kepada seluruh pegawai di jajarannya, agar dalam melaksanakan tugas didasari rasa ikhlas. Sebab dengan rasa ikhlas, hal yang secara nalar tidak mungkin bisa, namun ternyata terlaksana.

Menyinggung pemberitaan di media yang menyebutkan terjadinya korupsi di penyelenggaraan ibadah haji, ia memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak terjadi. Yang ada hanya kesalahan teknis adminstrasi saja. Karena setelah terkumpul, ternyata jumlahnya dinilai agak besar, sehingga muncul kesan korupsi.

Sedangkan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, yang hidup dibawah jembatan, hal itu merupakan ulah para TKI sendiri. Karena kontraknya habis, mereka mestinya harus kembali ke Indonesia. Namun mereka ingin menghemat dengan tidak mau membeli tiket, akhirnya punya akal untuk keluar dijalanan agar ditangkap polisi. Dengan harapan setelah ditangkap, kemudian dideportasi ke Indonesia. Dengan demikian mereka tidak perlu susah-susah mengeluarkan uang untuk membeli tiket.

Lama kelamaan ulah tersebut menjadi kebiasaan dan jumlahnya semakin besar. Hingga akhirnya pemerintah kesulitan dana untuk mendeportasi. Kemudian pemerintah Arab Saudi, mengeluarkan kebijakan lain, dengan cara ditangkap kemudian ditahan. Namun hal itu akhirnya juga memberatkan pemerintah Arab Saudi, karena harus memberi makan mereka. Kemudian penanganan dirubah kembali, sekarang yang diberi sanksi majikan yang mempekerjakan TKI tidak resmi, kemudian melaporkannya ke KBRI.

Bupati Mahsun pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa, koordinasi antara pemkab dengan Kantor Kemenag cukup baik. Kendati instansi vertikal, namun pihaknya juga memperlakukan sama dengan lembaga di bawah pemkab. Pihaknya juga tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan madrasah di bawah Kemenag dengan sekolah. “Saat sekolah mendapat bantun sosial (bansos), madrasah juga kita berikan bantuan yang sama dengan jumlah yang sama pula”, katanya.

Demikian juga saat penyelenggaraan ibadah haji, pemkab juga membantu 3 orang THD, dan 2 orang TKHD. Kendati demikian, menurutnya, bantuan itu cukup berarti mengingat APBD Kabupaten Purworejo “sangat kurus”. Disebutkan bahwa APBD sebesar Rp 1,40 trilyun. Sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp 79 milyar. Dari besarnya APBD tersebut, 70% nya digunakan untuk gaji pegawai.

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Hindari Penipuan Naker, Daftarkan Diri Ke Disnakertransos

Kasus-kasus penipuan tenaga kerja yang banyak terjadi di berbagai tempat, sebenarnya bisa dihindari. Caranya, dengan mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Dinakertransos) pada saat mencari lowongan kerja.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinakertransos Kabupaten Purworejo melalui Kabid Penempatan Nakertrans Eko Teguh Pambudi SH, di kantornya, Senin (16/1). “Kami menghimbau kepada para pencari kerja di Purworejo, untuk tidak mencari kerja melalui calo, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Segera saja daftarkan diri ke Disnakertransos, kami akan siap membantu,”katanya.

Dijelaskan bahwa saat ini pemerintah telah memfasilitasi para pencari kerja melalui jaringan internet, yakni dengan website www.bursakerja-jateng.com atau http://infokerja.depnakertrans.go.id. “Dengan mendaftar melalui website ini, para pencari kerja bisa mengakses dari rumah untuk mengetahui lowongan kerja yang ada di Jawa Tengah atau Indonesia. Masyarakat tinggal memilih mana yang memenuhi syarat sesuai dengan minat masing-masing. Untuk tahun 2012 ini, sudah ada 18 warga Purworejo yang mendaftar secara online melalui situs ini,”ungkapnya

Ia menginformasikan, bahwa saat ini Disnakertransos Kabupaten Purworejo sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan garmen dan elektronik di Jateng, yang membutuhkan sekitar 22 ribu tenaga kerja.    Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Global Busana di Semarang, PT SC Interprosis di Klaten, PT Pan Brothers di Boyolali dan Sragen, PT Pilar Sejati Sejahtera di Boyolali, PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, PT Sumber Bintang Rejeki di Semarang dan PT Sam Kyung di Semarang. Perusahaan-perusahaan tersebut investornya berasal dari Taiwan, Korea, Jepang dan Italia.

Khusus untuk garmen, sebelum penempatan harus mengikuti pelatihan selama dua sampai tiga minggu di Semarang. Setelah itu, langsung penempatan ke perusahaan sesuai pilihan masing-masing, dengan gaji sesuai UMK.

Akomodasi untuk pelatihan tersebut, mulai dari makan, minum maupun menginap, disediakan secara gratis oleh Balai  Pengembangan SDM dan Produk IKM Perindag Provinsi Jawa Tengah. Syaratnya, berusia minimal 18 tahun dan berpendidikan minimal SLTP, serta syarat-syarat lainnya yang bersifat umum. “Tinggal bagaimana kesiapan masyarakat pencari kerja dalam merespon kesempatan tersebut,”katanya.

Berdasarkan data tahun 2010, Disnakertransos Kabupaten Purworejo telah menempatkan 2168 tenaga kerja. Jumlah tersebut terbagi dalam angkatan kerja lokal (AKL) 132 orang, angkatan kerja antar daerah (AKAD) 1463 orang, dan angkatan kerja antar negara (AKAN) 573 orang.

sumber : http://www.purworejokab.go.id

Read More

Dari 50 Daerah Pilot Proyek BEC-TF, Pengelolaan Keuangan Duduki Rangking 4

Hasil pelaksanaan program peningkatan kapasitas pendidikan dasar (Basic Education Capacity Trust Fund / BEC-TF) dilaporkan di hadapan tim pengarah. Program  peningkatan pendidikan tersebut didanai oleh Pemerintah Belanda dan negara-negara Uni Eropa (UE) yang dikelola Bank Dunia. Kabupaten Purworejo merupakan satu dari 50 kabupaten/kota se Indonesia yang mendapat alokasi program. Penanggungjawab program (Distric Program Implementation Unit/ DPIU) Dra Kusmartiyah, di ruang Bagelen beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa sebelumnya donatur terlebih dahulu meminta data di tingkat kabupaten/ kota. Penjaringannya dengan mekanisme sarang laba-laba, yang terdiri 5 indikator. Yaitu indikator tranparansi dan akuntabilitas, standar pelayanan pendidikan, sistem pengelolaan keuangan, sistem informasi menejemen, dan indikator pengendalian sumberdaya yang efisien. Dari kelima indikator tersebut tiga indikator menempati ranking yang rendah dari 50 daerah sebagai pilot proyek. Yaitu transparansi dan akuntabilitas (24), Sistem informasi mejeman (22),  pengendalian sumberdaya yang efisien (14). Sementara dua indikator lainnya menempati ranking tinggi, yaitu sistem pengelolaan keuangan (4), dan standar pelayanan pendidikan (7).

“Sebenarnya Purworejo melakukan upaya peningkatan di semua indikator, namun hanya yang menyangkut bidang pendidikan saja. Misalnya tranparansi, kepala sekolah bersama komite dilatih untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Demikian juga indikator lain. Bagi indikator yang rankingnya rendah, bukan berarti di Purworejo pengelolaannya jelek, namun ada faktor lain seperti belum adanya regulasi. Misalnya tentang tranparansi dan partisipasi rankingya rendah, kalah dengan salah satu kabupaten tetangga. Sebenarnya pengelolaan di Purworejo lebih bagus, namun karena belum ada perdanya,” sambung Widhi, staf bagian perencanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Bambang Ariyawan MM, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa, donatur inginnya memeperoleh hasil dari awalnya yang kurang jelas menjadi jelas, dari yang kurang akuntabel menjadi akuntabel dan seterusnya. Untuk tahun ketiga atau terakhir, kegiatan akan dititik beratkan pada indikator yang rankingnya masih rendah, kendati tidak mengenyampingkan indikator yang rankingnya sudah tinggi. Lebih-lebih dengan target bupati tahun 2014 Purworejo menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTC), salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan aset daerah.

sumber : http://www.purworejokab.go.id

Read More

Diperindagkop Juara Umum Lomba Pemanfaatan TIK

 

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) meraih juara umum lomba pemanfaatan dan pembudayaan teknologi informasi komunikasi (TIK) tingkat Kabupaten Purworejo. Selain itu Diperindagkop juga menjadi juara I untuk kategori pengembangan subdomain, diikuti Kecamatan Purworejo dan Kaligesing. Sedangkan kategori pengembangan intranet, dimenangkan Setda, disusul Kecamatan Kaligesing dan Diperindagkop. Disamping itu Bupati juga menyerahkan piagam kepada 15 SKPD yang memenuhi kriteria.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam upacara bendera tujuhbelasan di halaman Setda, Selasa (17/1). Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik saat ini dituntut berbasis elektronik (e-Government). Dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa internet dan intranet, secara bertahap diharapkan bisa membangun sistem informasi terintegrasi, yang akan menghasilkan birokrasi yang cepat, akurat, efisien dan transparan. “Salah satu produk yang saat ini sudah berjalan adalah komunikasi dan transfer data antar SKPD melalui intranet dan aplikasi spark, serta lelang secara elektronik,”ungkapnya.

Untuk mendukung terwujudnya e-Government, saat ini semua jaringan pada setiap SKPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo telah terkoneksi, kecuali kelurahan. Selain itu, Petugas pengelola data elektronik (PDE) SKPD telah dibekali bimbingan teknis. Proses pemanfaatan TIK dilingkungan SKPD juga sudah melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan TIK.

“Saya ingatkan pula bahwa masa transisi surat elektronik akan berakhir pada akhir Desember 2011, dengan demikian surat elektronik berlaku secara resmi pada 1 Januari 2012. Apabila program tersebut telah berjalan, diharapkan akan mempercepat tercapainya efisiensi penggunaan ATK, telepon, perjalanan dinas, kurir surat dan penyelenggaraan rapat,”katanya.

Menurutnya, surat elektronik secara online antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah suatu keharusan yang mau tidak mau atau suka tidak suka, mutlak harus segera dilakukan tanpa penundaan, sebagai konsekwensi program yang telah dirintis sejak dua tahun silam. Kebijakan ini sekaligus mengharuskan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di semua lini SKPD, agar selalu lebih akrab dengan komputer dan laptop dalam mengakses data/informasi melalui program yang tersedia yakni spark, situs intrapwr.net dan www.purworejokab.go.id.

“Walaupun demikian, tidak kalah pentingnya adalah kemauan aparatur dalam mengembangkan kemampuannya merajut prestasi dan etos kerja, dengan memanfaatkan berbagai bimbingan teknis yang diperoleh dan ditularkan kepada rekan kerjanya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan akurat,”harapnya.

Sementara itu Kabag Humas Setda Drs.Joko Saptono mengatakan tujuan lomba TIK tersebut untuk memberikan motifasi kepada SKPD dalam mempercepat terlaksananya e-goverment dalam mendukung tata laksana pemerintah yang baik. Kriteria penilaiannya antara lain absensi SPARK setiap hari pada jam kerja ring I jam 07.00 s/d 09.00 dan ring II jam 10.00 s/d 12.00 WIB, pengembangan subdomain SKPD, dan pemanfaatan intranet. Untuk metode penilaiannya berdasar hasil rekaman monitor dan evaluasi masa transisi tiga bulan terakhir menjelang akhir tahun 2011. Joko Saptono berharap lomba pembudayaan TIK seperti ini agar dapat menjadi agenda tahunan selama tiga tahun berturut-turut yang dibiayai APBD.

sumber : http://www.purworejokab.go.id

Read More

Proses Perekaman Data E-KTP Mulai Mei

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum hak sipil, pemerintah pusat akan melakukan pembaharuan kartu identitas diri. Pembaharuan itu berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yang akan dilakukan oleh Direktorat Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri. Proses perekaman data sudah dimulai 2011 lalu di beberapa kabupaten/kota, sedangkan di Purworejo direncanakan Mei mendatang. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipenducapil) Kabupaten Purworejo melalui sekretarisnya Drs H Akhmad Kasinu MPd, kemarin di kantornya, mengungkapkan bahwa proses pencetakan e-KTP dilaksanakan secara massal dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini wajib KTP berperan akif dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan perekaman data kependudukan di kecamatan masing-masing. Wajib KTP harus datang sendri tanpa diwakilkan, karena akan dilakukan perekaman data kependudukan secara elektronik mulai dari foto, sepuluh sidik jari, iris mata hingga tanda tangan. Pelaksanaannya direncanakan Mei mendatang, di kecamatan masing-masing.

Saat ini pihaknya masih menunggu perangkat lunak dan keras untuk sistem komputerisasi, bantuan pemerintah pusat. Sambil menunggu datangnya piranti, telah dilakukan persiapan, antara lain sosialisasi kepada masyarakat melalui kepala desa di setiap pertemuan konperensi kepala desa. Disamping itu dilakukan pemutakhiran data yang dilakukan sejak 2010 lalu, dan terus di update setiap saat melalui pelayanan rutin. Kemudian penerbitan surat penetapan nomor induk kependudukan (NIK), dan didistribusikan ke setiap kepala keluarga melalui kecamatan. Penyempurnaan jaringan komunikasi data antara unit pelaksana teknis (UPT) dengan dinas.

Kemudian akan melengkapi sarana dan prasarana berupa gedung di 16 UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK) kecamatan. Bangunan tersebut akan dilengkapi genset, pendingin ruangan, penambahan daya listrik. Kebutuhan dana tersebut sudah dialokasikan melalui APBD 2012. Untuk mempercepat pelayanan, akan ditambah tenaga operator non PNS. Sedangkan pemasangan jaringan komunikasi data oleh pusat. Sampai saat ini, baru terpasang jaringan komunikasi data antara kecamatan dengan pusat di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Gebang, Kemiri, Pituruh, Butuh dan Kutoarjo.

Lebih jauh Kasinu menjelaskan bahwa hasil perekaman data kependudukan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System (AFIS) di Kemendagri. Disitu akan dilakukan identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang. Dari identifiasi tersebut akan diketahui hasilnya apakah identitas ganda atau sudah tunggal. Apabila masih ganda, maka akan dikembalikan lagi ke pelayanan e-KTP, namun bila sudah tunggal akan dilanjutkan pencetakan e-KTP.

KTP elektronik yang sudah dicetak oleh Dierjen Adminduk, akan dikirim ke Dipenducapil Kabupaten Purworejo. Selanjutknaya didistribusikan ke kecamatan-kecamatan, untuk dilakukan verifikasi lagi. Proses verifikasi chip e-KTP, menghadirkan kembali wajib KTP untuk pencocokan antara sidik jari dengan hasil rekaman yang ada di chip. Masa berlaku e-KTP lima tahun, dan mulai 31 Desember 2012 KTP non elektronik dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

“Dari hasil pengamatan di beberapa kabupaten yang telah melaksanakan e-KTP tahun 2011 lalu, dan hasil rakor dengan kabupaten lain baik di tingkat propinsi maupun eks Karesidenan Kedu, yang menjadi kendala adalah mobilisasi wajib KTP ke tempat perekaman data. Terkait dengan hal itu, mengingat mobilisasi wajib KTP tidak mungkin dipenuhi melalui APBD, maka saya minta kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan dana melalui APBDes tahun 2012,” katanya.

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Ikasi Purworejo Raih Sukses Di Jateng Open

Tim anggar Purworejo yang tergabung dalam  Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) meraih sukses. Mereka berhasil memboyong delapan medali dalam Kejuaraan Anggar Jateng Open di Gedung Olah Raga Sahabat Semarang belum lama ini.
Ketua Pengcab Ikasi Purworejo Djunaedi Wisnu SPd, mengungkapkan bahwa medali yang diraih atlit dari Kabupaten Purworejo meliputi  satu medali emas, dua medali Perak, dan lima medali Perunggu. Hasil ini didapat dari semua jenis senjata dan kelas yang dipertandingkan.

“Ini juga merupakan hasil yang sangat membanggakan bagi Purworejo, setelah sebelumnya pada bulan Juli 2011 Purworejo juga berhasil menyumbangkan tiga medali emas, satu perak dan empat medali perunggu pada cabang Anggar di Porwil Kedu Magelang dan Banyumas,”katanya.

Lebih lanjut Djunaedi menjelaskan, atlit-atlit anggar Purworejo masih harus terus berjuang untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Pasalnya, tingkat persaingan antar atlit sekarang ini terus meningkat. Bagi pembinaan atlet, hasil itu bisa menjadi tolak ukur kekuatan tim. Tetapi tim ini masih perlu banyak berlatih untuk meningkatkan teknik serta memperbanyak pengalaman bertanding.

Kejuaraan anggar Jateng Open ini diikuti 17 pengcab Ikasi, diantaranya Kabupaten Grobogan, Kendal, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Pekalongan, Kota Pekalongan, Cilacap, Kota Semarang, Semarang, Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Salatiga, Demak, Kudus dan Batang.

Djunaedi Wisnu berharap, prestasi atlit Anggar pada kejuaraan Anggar Jateng Open 2011 sebagai pedoman KONI Purworejo untuk memberikan skala prioritas pembinaan prestasi olahraga di Purworejo. Atlet anggar yang telah meraih medali juga mendapatkan uang pembinaan  sebagai perangsang, agar atlet dapat terus berlatih dan meningkatkan prestasi.    

Para atlet Purworejo yang dilatih oleh Eko Nadaryanto merasa bangga bisa  membawa nama harum Kabupaten di tingkat Jawa Tengah. Dan mereka berharap prestasinya terus meningkat sampai Porprov 2013 yang akan di digelar di Banyumas, bahkan bisa membawa nama Purworejo di tingkat nasional.


sumber : http://www.purworejokab.go.id/

Read More