H Rujiyanto SAg MM: Tingkatkan SDM Guru Ngaji

Tak ada yang berubah dari diri H Rujiyanto Sag MM, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Purworejo (DPRD) dari Partai Demokrat. Sederhana, merakyat, bahkan tak terkesan sebagai politikus.

Hal ini sangatlah wajar, lantaran sejak dibangku sekolah sampai kuliah, H Rujiyanto berada di lingkungan yang religius. Maka sangatlah wajar pula apabila pria kelahiran Purworejo, 24 Juni 1968, dan tinggal di Brunorejo RT 002 Kecamatan Bruno, sangat menaruh perhatian terhadap Program Anak Beriman yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu.

“Saya ingin melihat program Anak Beriman semakin membawa manfaat bagi generasi muda, khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia,“katanya diruang kerja Fraksi Demokrat gedung DPRD Purworejo.

Pria dengan satu istri dan dua anak ini bahkan meyoroti masih perlu ditingkatkan adanya Program Anak Beriman baik dari sisi kualitas lulusannya maupun kualitas sumber daya gurunya. Disamping itu, masih perlu ditingkatkan pula koordinasi yang lebih sinergis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Purworejo, Badko TPQ dan komponen masyarakat.

“Tahun 2012  ada kenaikan anggaran untuk program Anak Beriman yaitu sebesar Rp.1,1 Miliar. Kenaikan anggaran ini kita harapkan akan diikuti adanya peningkatan kualitas baik kualitas anak didik maupun kualitas guru ngajinya”kata Rujiyanto yang juga pernah menjadi anggota DPRD tahun 2004-2009.

Untuk lebih meningkatkan kualitas gurunya, maka nantinya ada TOT lagi untuk guru yang selama ini belum pernah mengikuti TOT. Selama ini sudah ada 1240 guru ngaji yang ikut TOT, namun masih ada 240 guru yang belum ikut TOT. Setelah mengikuti training, nantinya mereka akan disebar ke sekolah dasar yang ada di Purworejo.

Politikus yang juga pintar berdagang ini mengatakan, setelah mengikuti TOT bagi para guru ngaji mempunyai kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak didik/santrinya sekaligus hal ini menjadi ruang bagi guru untuk menularkan ilmunya, dan nantinya kita harapkan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga menjadi sumber daya manusia yang menguasai teknologi.

“Saya mempunyai harapan kalau nantinya guru ngaji  betul-betul memberikan materi sesuai dengan kurikulumnya, tidak sekedar menjadi ustad, namun harus mampu memberikan pendidikan agama yang lebih baik dan berkualitas “ imbuhnya.

H.Rujiyanto,S.Ag,MM juga mempunyai riwayat organisasi dan riwayat perjuangan  seperti sebagai ketua KNPI Kecamatan Bruno, ketua GP Ansor Bruno,wakil ketua Karang Taruna Bruno dan ketua Koperasi Unit Desa Bruno. Dia juga mempunyai riwayat perjuangan seperti pembina Parpol tingkat desa, dan anggota Partai Demokrat. (Kp.26).

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Hj. Tursiyati Prihatin Tingginya Pengangguran di Purworejo

Terkesan trengginas, energik dan proaktif. Inilah yang nampak pada diri Hj Tursiyati, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walau berperawakan kecil, namun sangat besar pemikirannya untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Bahkan semangatnya sangat besar untuk mendobrak angka pengangguran di Kabupaten Purworejo yang memang cukup tinggi.

“Pada prinsipnya yang namanya kesejahteraan, tolok ukurnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Kalau kemiskinan memang sulit dipecahkan, tapi kalau pengangguran itu ada solusinya,“kata Hj Tursiyati ketika ditemui diruang kerjanya di DPRD Purworejo, Senin (19/12).

Masih tingginya angka pengangguran, menurut wanita kelahiran di Purworejo 4 Desember 1969, sangat memerlukan upaya kerjasama secara sinergi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial. Selama ini pihak sekolah sudah secara langsung menjalin kerjasama dengan perusahaan. “Jadi kerjasama langsung antara sekolah dan perusahaan ini nampaknya sudah terpola. Untuk itu kerjasama kedua dinas tersebut harus dilakukan lebih baik lagi,”katanya.

Diungkapkan, jumlah angka pengangguran di Kabupaten Purworejo mencapai hampir 13 000, sementara tenaga yang terserap dalam satu tahun hanya mencapai 1000 tenaga kerja. “Ini jelas sangat memerlukan upaya pemerintah dan ada langkah kerjasama, baik melalui dinas terkait, sekolah  maupun dengan perusahaan,”kata Hj Tursiyati yang tinggal di Desa Ketawangrejo RT 003 RW 001 Grabag.

Menurut data per Nopember 2011 ada 9162 pencari kerja aktif ( membuat Kartu Kuning). Dari jumlah tersebut baru 2949 tenaga kerja yang dapat tersalurkan dengan pendidikan antara SD sampai S1. Untuk Angkatan Kerja Lokal (AKL) tersalur 273 orang yaitu ke daerah Semarang, dan untuk Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) tersalur 2154 orang meliputi daerah Jabodetabek, Kalimantan, dan yang keluar negeri mencapai 522 orang.

Guna mengurai masalah tersebut diatas, ia berpendapat pemerintah perlu bertindak dan berperan aktif dalam pembangunan untuk menuju pembangunan perekonomian dengan upaya memberikan suatu pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat dipercaya dan sebuah administrasi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Disamping itu, agar menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dan memacu produktivitas serta mengembangkan SDM terutama melalui pendidikan keahlian teknis dan penguasaan teknologi, sehingga potensi penduduk menjadi optimal, untuk produksi menjadi optimal dan tidak menjadi konsumen semata.

Sebagai anggota DPRD, Hj Tursiyati berpendapat, kalau ingin mengurangi angka pengangguran maka harus bisa menciptakan lapangan kerja di Purworejo. Untuk itu, penting adanya pola/grand design investasi dan kerjasama antara investor, dinas terkait serta lembaga pendidikan terutama SMK. Pola investasi juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan daerah Purworejo, misalnya agrobisnis beserta dengan pabrik pengolahan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Sebagai wanita yang cukup konsen dengan dunia politik dan komitmen untuk pro rakyat, Hj Tursiyati yang bersuamikan H Raharjo SPdi, juga mempunyai riwayat organisasi maupun perjuangan yaitu sebagai Ketua Muslimat NU Kecamatan Grabag, Wakil Sekretaris DPC PKB Kecamatan Grabag. Aktif pula dalam kegiatan sosial, kepemudaan dan kegiatan sosial lainnya.

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Mahasiswa Harus Bersifat Kritis

Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus memiliki sikap gemar mencari ilmu, dan bersifat kritis. Mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Sementara bersifat kritis artinya selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah tanpa ada kepentingan, kecuali kebenaran.

Hal tersebut disampaikan ketua HMI Kabupaten Purworejo, Windi Winandar, di sela-sela pembukaan acara dialog litas gerakan mahasiswa, Rabu (1/2), di gedung PKK kompleks pendopo rumah dinas Bupati. Acara tesebut merupakan serangkaian kegiatan HMI dalam rangka peringatan Milad ke 65 cabang Purworejo.

Dialog dengan tema “Reformulasi gerakan mahasiswa Purworejo dalam membangun kesadaran kolektif”, dibuka Staf Ahli Bupati bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs H Sigit Budimulyanto MM. Disamping  Winandar, panitia menghadirkan tiga nara sumber dari organisasi mahasiswa Islam di bawah naungan HMI cabang Purworejo. Yaitu Teguh Setyawan (IMM), Ageng Triyono (KAMI), Achmad Kusairi (PMII).

Dikemukakan Winandar bahwa, usia 65 tahun bagi sebuah organisasi merupakan usia yang matang, untuk ikut memberikan kontribusi kepada semua pihak. Selama itu pula roda kehidupan organisasi berjalan sesuai dinamika perkembangan jaman. HMI muncul di tengah-tengah perang mempertahankan kemerdekaan, tepatnya saat terjadi agresi tentara belanda yang berkeinginan menjajah kembali Indonesia. Sebagai sarana alat pemersatu bangsa, 65 tahun silam tepatnya tanggal 5/2 didirikan HMI, anggotanya dari berbagai organisasi mahasiswa Islam.

Disisi lain ia menyatakan bahwa pergerakan pemuda telah muncul sebelum Indonesia merdeka. Kemudian muncullah embrio organisasi pemuda, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Kehidupan organisasi pemuda terus berjalan sesuai dinamikan politik di Indonesia, baik masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era orde lama, orde baru, mau pasca reformasi. Untuk itu, ia minta agar anggota HMI selalu bersifat kritis terhadap pemerintah. HMI menempatkan diri sebagai oposisi, selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah tanpa kepentingan, kecuali kebenaran.

Nara sumber lain, A Kusairi, mengingatkan dalam setiap gerakan mahasiswa agar waspada, jangan sampai ditunggangi oknum tertentu, yang memiliki kepentingan tertentu. Apabila hal itu terjadi, tentunya sangat merugikan perjuangan mahasiswa itu sendiri. Menurutnya, setiap organisasi termasuk organisasi mahasiswa Islam memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sendiri-sendiri. Namun ketika berbicara tujuan, tentunya sama.

Disela-sela membuka acara, Sigit Budimulyanto mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan, mahasiswa telah mampu menjadi kekuatan moral (moral force), agen perubahan (agent of change), dan agen kontrol sosial (agent of social control), yang tercermin dalam gerakan mahasiswa Angkatan 66, Angkatan 74 dan Angkatan 98.

“Namun saat ini banyak pihak beranggapan bahwa gerakan mahasiswa mengalami kegagapan dan disorientasi dalam menempatkan peran strategisnya. Ketika tuntutan demokratisasi yang awalnya diperjuangkan itu berhasil diwujudkan, malah mengakibatkan eksistensi dan peran gerakan mahasiswa termarginalisasi hanya menjadi kekuatan pinggiran dalam setting demokrasi saat ini. Bahkan mahasiswa saat ini terjebak pada sentimen sektarianisme. Fenomen ini terlihat ketika ada mahasiswa dari satu perguruan tinggi terlibat tawuran dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, atau bahkan antar fakultas dalam  satu perguruan tingg”, katanya.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, lanjutnya, gerakan mahasiswa diharapkan dapat membantu upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat Purworejo dalam mewujudkan pembangunan di daerah dalam kerangka Otonomi Daerah. Antara lain dengan memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran yang positif bagi penciptaan peluang usaha dalam upaya peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya dan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan.

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Kelik Susilo Ardani SE: Pembangunan Harus Melibatkan Pemuda

Politikus Partai Golkar yang masih tergolong muda ini pembawaannya kalem, namun punya wawasan yang luas. Dia adalah Kelik Susilo Ardani SE, yang masuk dijajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dan duduk dikomisi B bidang pembangunan.

Kiprah pria kelahiran Purworejo 14 Agustus 1970 di dunia politik tidak diragukan lagi, sehingga berbagai pandangannya mampu memberikan warna politik yang sejajar dengan politikus senior lainnya. Ia berpendapat bahwa setiap gerak pembangunan di Purworejo harus melibatkan unsur kepemudaan.

“Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan sebaiknya secara lebih khusus melibatkan bidang kepemudaan. Karena mau tidak mau pada saatnya pemuda akan sampai pada tataran ke level tinggi, “kata warga Sanggrahan RT.002 RW.003 Desa Tamansari Kecamatan Butuh ini.

Soal pelaksanaan pembangunan di Purworejo, ia melihat masih perlu dioptimalkan dan harus ada keseriusan antara pemerintah (eksekutif) dengan legislatif.  Selain itu juga harus ada kesinambungan, dimana masyarakat juga harus ikut langsung mengawasi dalam pembangunan.

“Saya sudah menghimbau kepada SKPD agar dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan unsur pemuda. Selain itu masyarakat harus ikut berperan aktif dan harus lebih dominan, karena dalam pembangunan karena masyarakat sebagai pengguna,“ungkapnya.

Sebagai anggota Dewan, ia mempunyai keinginan agar rakyat dapat memberikan masukan. Sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan bisa berjalan dengan baik. “Dengan masukan dari masyarakat, kami akan tau apa yang dibutuhkan, meskipun harus tetap melihat skala prioritasnya,’katanya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, Kelik menandaskan bahwa harus mengacu pada RPJMD, karena  RPJMD itu kitab pembangunan di Purworejo. “Saya berharap masing-masing melaksanakan tugas sesuai tupoksinya agar nantinya pembangunan di Purworejo dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Kelik Susilo Ardani SE yang menamatkan pendidikan di STIE Kerja Sama Yogyakarta mempunyai motto “Hidup Penuh Pengabdian”.  Pengalaman ddalam berorganisasi tak perlu diragukan lagi, terlihat dari sejumlah jabatan yang dipegangnya. Yaitu pengurus AMPI Desa Tamansari, Wakil Ketua Partai Golkar Kecamatan Butuh dari 2005 sampai sekarang, Ketua AMPG Kecamatan Butuh dari 2005 sampai sekarang.

Di tingkat kabupaten, ia menjabat sebagai Wakil Ketua AMPG Kabupaten Purworejo dari 2007 sampai sekarang, Wakil Ketua I KNPI Kabupaten Purworejo dari 2009-2013,  Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 sampai sekarang, dan sebagai Ketua Harian Pengcab PSSI Purworejo.

Beberapa jabatan penting juga pernah dipegang antara lain pernah menjadi manajer administrasi dan keuangan PT Erida Kharisma Indonesia, Direktur CV Pandega Adyutamas  dan pernah menjadi pengurus harian yayasan Annur Munawarman Yogyakarta.

Sedangkan diklat yang pernah dia ikuti yaitu Diklat Education Development, Diklat Targati di Korem 072 Pamungkas, Diklat Pemuda dan Ormas di Semarang, Diklat Wirausaha di semarang dan Diklat kader Partai Golkar di Purworejo.

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More

Mobilisasi Wajib KTP Jadi Kendala, Camat Ikut Tanggungjawab

Camat harus ikut bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Terutama dalam memobilisasi wajib KTP ke tempat perekaman data, yang akan diselenggarakan di kecamatan masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo  Drs Didit Samodra, dalam rakor persiapan e-KTP, di ruang Bagelen beberapa waktu lalu. 

“Secara struktural antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Camat tidak ada garis komandonya. Namun dalam hal ini (e-KTP), ada hubungan kerja. Di tingkat kabupaten Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab atas penyelenggaraaan e-KTP, sedangkan camat ikut bertanggungjawab atas penyelenggaraan di masing-masing wilayahnya. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, butuh persepsi yang sama serta komitmen semua kepala SKPD terkait,” tegasnya saat memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan e-KTP.

Dikemukakan bahwa 2011, di Jawa Tengah baru ada 8 kabupaten/ kota yang telah menyelenggarakan e-KTP. Sedangkan sisanya akan melaksanakan di 2012. Perekaman data kependudukan rencananya akan diselenggarakan Mei mendatang. Saat ini pemkab masih menunggu bantuan peralatan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pengalaman kabupaten/kota yang telah melaksanakan, mobilisasi masa ke tempat perekaman data menjadi salah satu kendala. Padahal wajib KTP didatangkan ke tempat perekaman data minimal dua kali. Yaitu saat perekaman data dan pencocokan data saat KTP sudah dicetak. Pihak Disdukcapil, menurutnya, tidak ada anggaran untuk  mobilisasi wajib KTP. Untuk itu ia minta agar kepala desa bisa menganggarkan melalui APBDes untuk keperluan tersebut.

Alat perekam data hanya mampu merekam atara 10-15 orang per jam. Sedangkan wajib KTP tiap kecamatan mencapai 40.000 ribu orang lebih. Alat dari pemerintah pusat yang akan didatangkan sebagian dari alat yang telah digunakan di tahun 2011 lalu. Padahal saat pelaksanaan lalu, sering terjadi kerusakan.  Sedangkan proses pembuatan e-KTP ditanggung pemeritah pusat.

Direncanakan mulai 1 Januari 2013, KTP non elektronik dinyatakan tidak berlaku. “Namun itu berdasarkan jadwal yang ada. Apabila dalam pelaksanaan mundur, maka pemberlakuanya juga mundur. Selama belum dinyatakan KTP non elektronik tidak berlaku, pembuatan KTP non elektronik tetap layani” katanya.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, saat membuka rakor mengkhawatirkan atas kelanggengan pembiayaan pembuatan e-KTP dari pusat. Saat ini pembuatan e-KTP dibiayai dari pusat, dimana untuk Kabupaten Purworejo sekitar Rp 2,5 trilyun. Namun untuk berikutnya pihaknya belum mengetahui, siapa yang akan mendanai. Apabila diserahkan ke daerah, berarti akan menambah beban anggaran.

E-KTP menurutnya sangat strategis, disamping sebagai kartu identitas diri, juga memiliki hak, dan pengamanan. Karena stretegis itulah maka butuh komitmen untuk mensukseskannya. E KTP dilaunching Mendagri tahun 2011 lalu, yang menghadirkan seluruh Bupati dan Ketua DPRD. Agar pelaksanaan berjalan lancar, maka butuh kesiapan, diantaranya tempat, alat dan SDM. Operator tidak mungkin hanya mengandalkan PNS yang ada, maka akan ditambah tenaga non PNS, tiap kecamatan tiga orang. 

sumber : www.purworejokab.go.id

Read More