Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DR Dr Sugiri Syarief MPA, meresmikan balai penyuluhan KB, di Kecamatan Purwodadi, Selasa (15/11). Dalam kesempatan itu, juga hadir Sekretaris Utama BKKBN Pusat DR Sudibyo Ali Moeso MA, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Murtiningsih MS.
Enam Balai Penyuluhan KB UPT BKBPP yang diresmikan yaitu Balai Penyuluhan KB Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Loano, Kemiri, Pituruh dan Bruno. Pembangunan 6 balai tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang KB sebesar Rp 1.192.400.000. Disamping untuk pembangunan balai penyuluhan KB, juga digunakan untuk 150 paket sarana kerja PLKB yang dipergunakan oleh seluruh pengelola program KB di lapangan. Juga BKB kit untuk kader kelompok BKB dan obgyn bed untuk klinik KB. Rencananya tahun 2012 juga akan dibangun Balai Penyuluh KB UPT Kecamatan sebanyak 7 unit, dan pada tahun 2014 diharapkan 16 kecamatan sudah mempunyai Balai Penyuluh KB.
Sebelum meresmikan Balai Penyuluhan KB, Kepala BKKBN melihat langsung kegiatan pelayanan KB dan kesehatan secara gratis. Antara lain pemasangan alat kontrasepsi bagi 176 akseptor baru yang digelar di gedung kecamatan Purwodadi. Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan stand UPPKS yang menjajakan hasil karyanya.
Plt Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Purworejo menyadari betul arti pentingnya program Keluarga Berencana bagi kelangsungan dan masa depan bangsa. “Oleh karena itu, kami sangat mendukung setiap program dan kegiatan yang berkaitan dengan program KB. Hal ini bisa dilihat dari dukungan kelembagaan beserta sumberdaya manusianya, anggaran, maupun peran serta aktif dari masyarakat,”ungkapnya.
Menurutnya, dukungan tersebut muncul, karena menyadari betul kondisi kependudukan yang ada saat ini menjadi tantangan pembangunan yang cukup berat yang dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga sangatlah wajar apabila komitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu terus dibangun, dijaga dan dibina. “Karena apabila gagal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka akan membawa implikasi tekanan sosial ekonomi yang semakin berat,”katanya.
sumber : www.purworejokab.go.id